Menteri Israel: Panggil PM ke Pengadilan Saat Perang Rusak Negara
Pernyataan kontroversial kembali datang dari jajaran pemerintahan Israel. Menteri sekaligus anggota kabinet keamanan, Avi Dichter, menulis secara terbuka di media sosial bahwa pemanggilan Perdana Menteri Israel ke pengadilan di saat negara sedang berperang sama saja dengan merusak keamanan nasional. Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi di dalam negeri maupun dari pengamat internasional, mengingat situasi Israel saat ini sedang diwarnai ketegangan politik dan militer yang semakin meruncing.
Dichter menegaskan sikapnya dengan bahasa keras, "Saya nyatakan ini secara tegas dan jelas: Siapa pun yang memanggil Perdana Menteri Isqatil (Israel) ke pengadilan saat negara sedang dalam keadaan perang — telah merusak keamanan nasional!" Kalimat tersebut sekaligus menjadi serangan langsung terhadap pihak-pihak yang mendesak proses hukum bagi pejabat tinggi Israel, khususnya di tengah konflik dan operasi militer yang sedang berlangsung.
Situasi di Israel memang sedang berada di bawah tekanan berat, baik di front dalam negeri maupun luar negeri. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya menghadapi tekanan hukum terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang telah lama membayangi pemerintahannya. Di sisi lain, operasi militer Israel di wilayah pendudukan Palestina menuai kecaman luas dari dunia internasional dan memicu perlawanan sengit di lapangan.
Pernyataan Dichter memicu polemik, sebagian pihak menilai itu sebagai upaya menghalangi proses hukum dan memperkuat budaya impunitas di kalangan pejabat Israel. Sementara pendukung Netanyahu dan barisan nasionalis garis keras mendukung Dichter, menganggap pemanggilan PM ke pengadilan di tengah kondisi perang sama dengan membuka peluang bagi musuh negara untuk menyerang.
Kelompok masyarakat sipil dan sejumlah tokoh oposisi menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh dikorbankan dengan alasan keamanan negara. Mereka menuntut agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik, termasuk terhadap pemimpin tertinggi pemerintahan sekalipun.
Konflik internal Israel ini terjadi di saat negara tersebut terus meningkatkan serangan militer di Gaza dan wilayah pendudukan lain, yang memicu gelombang kritik internasional. Banyak analis menilai retorika seperti yang disampaikan Dichter justru menambah keretakan politik di dalam negeri, melemahkan demokrasi, dan berpotensi memperburuk ketegangan sosial.
Saat ini, Israel memasuki fase genting, di mana krisis legitimasi pemerintahan bercampur dengan konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah situasi itu, pernyataan Dichter menjadi bukti bagaimana pemerintah Israel semakin defensif terhadap kritik, bahkan berupaya menggunakan narasi keamanan nasional untuk membungkam tuntutan hukum dan akuntabilitas publik.
